Gubernur Kepri Minta Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Pandawa FM (Tanjungpinang),- Gubernur Kepri H Muhammad Sani akan menyampaikan beberapa permasalahan di wilayah Kepri kepada Presiden RI Jokowi pada saat Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di Jakarta, Selasa (4/11) ini. Selain listrik, Sani akan menyampaikan beberapa permasalahan penting lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Ada empat masalah penting yang saya laporkan kepada Presiden Jokowi saat berada di Jakarta, Selasa (4/11) ini,” kata Sani saat ditemui di Asrama Haji Tanjungpinang, Senin (3/11).

Empat permasalahan penting yang disampaikan kepada Presiden Jokowi itu, sebut Sani, antara lain berkaitan dengan penyediaan listrik di Kepri yang belum tuntas. Pemprov Kepri meminta agar pemerintah pusat mempercepat pembangunan dan penyediaan arus listrik di daerah pulau. Karena, listrik di daerah pulau dibutuhkan untuk pengoperasian fasilitas pendidikan bagi anak pulau dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, sampai saat ini listrik di Kepri sering mati. Pelayanan kebutuhan dasar itu harus dituntaskan.

Sementara untuk Tarif Dasar Listrik (TDL), gubernur menilai hal itu menyangkut teknis dan kebijakan pusat. Selain listrik, lanjut Sani, masalah kemaritiman, perikanan dan kelautan menjadi perhatian utama bagi Kepri. Tidak hanya masalah pencurian ikan di perairan Kepri, persoalan moratorium dari Menteri Perikanan dan Kelautan yang akan mencabut izin bagi kapal di atas ukuran 30 GT juga menjadi perhatian Pemprov Kepri.

Begitu juga dengan pengeluaran izin yang ditangguhkan selama beberapa bulan ke depan. “Boleh saja moratorium izin kapal penangkap ikan di atas 30 itu dilaksanakan. Artinya Menteri boleh tidak melimpahkan kewenangan itu. Tapi hendaknya ada pembangunan pelabuhan perikanan di beberapa kabupaten/kota Kepri. Sehingga kapal ikan yang resmi harus menjual tangkapannya ke pelabuhan kita.

Kita juga berharap masalah solar subsidi bagi nelayan juga menjadi perhatian pusat,” ujar Sani. Jika tidak dibangun pelabuhan, Sani berharap, di Kepri harus dibangun industri perikanan. Sehingga, hasil tangkapan nelayan bisa dijual langsung di wilayah Kepri. “Kepri daerah perikanan. Moratorium dari Menteri Perikanan dan Kelautan itu sangat berpengaruh di Kepri,” katanya.

Di lain hal lanjut Sani, pada saat Rakor gubernur se-Indonesia, Pemprov Kepri akan menyampaikan permasalahan hutan lindung yang selama ini belum tuntas. Pemprov Kepri berharap agar semua kawasan hutan lindung di Kepri dilepaskan, karena berkaitan erat dengan penyusunan RTRW. “Terakhir kita minta dukungan untuk penyediaan sarana dan fasilitas konektivitas di Kepri. Surat-surat untuk menyampaikan permasalahan itu sudah kita siapkan. Besok akan kita sampaikan kepada menteri terkait dan tembusan kita sampaikan langsung kepada Presiden Jokowi,” demikian dipaparkan Sani.

Sumber : Tanjungpinang Pos