Gubernur Kepri Curhat ke Presiden

Pandawa FM (Tanjungpinang),- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang segera menyelesaikan masalah tata ruang di Kepri. Untuk masalah listrik dan lainnya Presiden menginstruksikan, agar menteri terkait segera menyelesaikannya dan tanpa merusak hutan. Instruksi itu disampaikan Presiden Jokowi, setelah mendengarkan laporan langsung tentang masalah di Provinsi Kepri dari Gubernur Kepri HM Sani di Istana Negara, Selasa (4/11).

Permasalahan yang disampaikan Sani, adalah soal tata ruang. Tata ruang belum tuntas karena ada masalah kehutanan. Belum adanya RTRW berakibat terhambatnya investasi. Masalah kehutanan ini juga menghambat interkoneksi listrik Batam-Bintan. Gubernur juga menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan sangat penting di Kepri. Apalagi dengan kondisi Kepri yang terdiri dari sekitar 2.408 pulau dan luas lautnya sekitar 96 persen.

Selanjutnya, Gubernur Sani juga menyampaikan pembangunan gas yang sudah disetujui, namun pembangunan pipanya belum juga selesai. Menjawab pertanyaan Sani, Presiden Jokowi menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang segera menyelesaikan masalah tata ruang di Kepri. Untuk masalah listrik dan lainnya presiden menginstruksikan, agar menteri terkait segera menyelesaikannya dan tanpa merusak hutan. “Perencanaan pembangunan di Kepri, ada sendiri,” kata Jokowii, dalam Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja dengan Gubernur, Kapolda dan Kabinda di Istana Negara, Selasa (4/11).

Dalam kesempatan itu, hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dari Kepri, tampak hadir Kapolda Brigjen Arman Depari dan Kabinda Winarto, serta Kepala Biro Pembangunan Sardison. Dalam pidato pembukaan Rakernas tersebut, Presiden Jokowi meminta para gubernur untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondisuf. Upaya itu bisa dilakukan dengan membangun one stop service (pelayanan satu tempat) di setiap provinsi, kabupaten.

Dalam tiga sampai enam bulan ini, kata Presiden, seluruh daerah di Indonesia sudah harus menerapkan one stop service untuk melayani permohonan perizinan. “Jangan pikir panjang-panjang segera dimulai. Banyak investor mau masuk ke daerah. Pertanyaannya selalu tentang listrik dan kita selalu tidak siap,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta seluruh Kapolda untuk bertindak cepat mengamankan investasi begitu di daerahnya terjadi krisis energi. Menyangkut pembangunan infrastruktur demi kelancaran investasi, Presiden Jokowi mengharapkan para gubernur untuk langsung meneleponnya. Gubernur, Bupati, Walikota, kata Presiden Jokowi, harus mau turun sendiri ke lapangan mengidentifikasi masalah, mendengar langsung keberatan warga sekitar proyek, menjelaskan pentingnya ada proyek.

Usai pembukaan Rakornas di Istana Negara, para gubernur, Kapolda dan Kabinda melanjutkan pembahasan di Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan ini menghadirkan tiga pembicara Kepala Bappenas Andrianov Chaniago, Menteri Keuangan Bambang B dan Kapolri Jendral Sutarman

Sumber : Tanjungpinang Pos