Kilas Balik Perjuangan dan Tantangan Kepri bersama H. Huzrin Hood

Tanjungpinang, 23 September 2025 – Program "Sudut Mata" di Radio Pandawa 103,9 FM pagi ini (Selasa, 23 September 2025) menghadirkan narasumber istimewa, H. Huzrin Hood, S.H., M.H., M.PdI., seorang tokoh sentral dalam sejarah pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam obrolan yang dipandu oleh Mastur Taher tersebut, Huzrin Hood berbagi kilas balik perjuangan, tantangan, serta pandangannya mengenai kondisi Kepri setelah 23 tahun berdiri. 

Kilas Balik Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri

Huzrin Hood, yang pernah menjabat sebagai Bupati Kepulauan Riau (saat ini mencakup wilayah provinsi) dan Ketua DPRD Kabupaten Kepri, menceritakan awal mula perjuangan. Semangat untuk memekarkan Kepri dari Provinsi Riau menguat pada era reformasi. Deklarasi pertama dilakukan melalui Musyawarah Besar Rakyat Kepri (Mubesra) pada Mei 1999 di Royal Palace, Tanjung Pinang, yang dihadiri perwakilan dari setiap kecamatan.

Perjuangan politik saat itu tidak mudah. Huzrin mengungkapkan adanya penolakan dari DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau saat itu, Saleh Djasit. Namun, dengan strategi lobi langsung ke Jakarta dan memanfaatkan fatwa Mahkamah Agung yang memprioritaskan persetujuan DPR RI atas DPRD provinsi, perjuangan akhirnya berbuah manis. Provinsi Kepri resmi disahkan melalui UndangUndang pada 24 September 2002, meski sempat mengalami vakum pemerintahan selama dua tahun sebelum Gubernur definitif pertama, Ismeth Abdullah, dilantik pada 1 Juli 2004.

Huzrin juga menyentuh pengalaman pribadinya yang menjadi "korban politik", termasuk proses hukum yang dijalaninya pascamenjabat bupati, yang menurutnya merupakan bagian dari dinamika perjuangan saat itu.

Refleksi 23 Tahun Kepri: Antara Harapan dan Realita

Menyoroti perkembangan Kepri setelah 23 tahun, Huzrin Hood menyampaikan sejumlah evaluasi. Ia mengkritik pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan masyarakat akar rumput. Pembangunan kompleks pemerintahan di Dompak, menurutnya, menelan biaya besar namun belum signifikan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dibandingkan ketika kantor pemerintahan masih berada di pusat kota Tanjung Pinang.

"Sebagian besar anggaran habis untuk belanja aparatur dan DPRD. Mari fokus pada rakyat," ujarnya. Ia mencontohkan daerah seperti Banyuwangi yang berhasil memajukan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan UMKM secara nyata, bukan sekadar seremoni. Huzrin juga menyayangkan hilangnya peluang pendapatan daerah, seperti dana jangkar kapal (port clearance) yang telah diizinkan pemerintah pusat melalui SK Menteri Polhukam Mahfud MD, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Ia mendorong adanya gerakan bersama untuk menuntut akuntabilitas dan kebijakan yang prorakyat.

Budaya Melayu dan Pendidikan sebagai Fondasi

Menanggapi pertanyaan tentang pelestarian budaya, Huzrin menekankan pentingnya peran Lembaga Adat Melayu sebagai mitra pemerintah. Ia percaya bahwa identitas budaya Melayu yang berlandaskan Islam adalah kunci membangun masyarakat yang berakhlak. "Budaya bangsa ini masih tegak, mari kita hidupkan. Perbaiki iman, maka negeri akan membaik," pesannya. Dalam hal pendidikan, ia menekankan perlunya integrasi nilai-nilai keagamaan dan karakter dalam sistem pendidikan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga kuat iman dan akhlaknya.

Dialog ini menutup dengan harapan agar aspirasi masyarakat didengarkan, termasuk polemik terkini seperti Taman Gurindam. Huzrin Hood mengajak semua pihak untuk kembali kepada khittah perjuangan awal membentuk Kepri: mensejahterakan rakyat dan memuliakan martabat daerah melalui budaya dan nilai-nilai keislaman.

Program "Sudut Mata" pada pagi ini tidak hanya menjadi ajang kilas balik, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab bersama dalam memajukan Provinsi Kepulauan Riau ke depan.